Belitung, gerubok.com – Keberadaan dua ekor sapi bantuan pemerintah milik Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Milenial Desa Selat Nasik, Kabupaten Belitung, menjadi sorotan masyarakat setelah dikabarkan dibawa ke Tanjungpandan dan belum kembali hingga hampir tiga bulan lamanya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan warga terkait pengelolaan bantuan ternak yang sebelumnya digadang-gadang sebagai program pemberdayaan kelompok tani di desa tersebut.
Tokoh pemuda Desa Selat Nasik yang juga anggota BPD Selat Nasik, Suhanda, mengungkapkan bahwa bantuan sapi yang diterima Gapoktan Milenial pada awal program berjumlah 10 ekor.
Namun dalam perjalanannya, enam ekor sapi dilaporkan mati akibat berbagai faktor sehingga hanya menyisakan empat ekor sapi.
“Awalnya bantuan ada 10 ekor yang diberikan pemerintah kepada Gapoktan. Enam ekor mati, sehingga tersisa empat ekor,” ujar Suhanda, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, dari empat ekor sapi yang tersisa, dua ekor masih berada di kandang kelompok ternak di Desa Selat Nasik. Sementara dua ekor lainnya disebut dibawa ke Kecamatan Tanjungpandan.
Dikatakannya, pihaknya juga sudah sempat mempertanyakan terkait hilangnya dua ekor sapi tersebut dan mendapatkan informasi bawasannya kedua sapi tersebut diduga dijual oleh oknum perangkat desa.
Pada awalnya, lanjut Suhanda, dua ekor sapi tersebut dibawa ke Tanjungpandan untuk menukarnya dengan sapi laki-laki. Hal itu dilakukan tentunya untuk memperkembang biakkan sisa-sisa sapi mereka.
Akan tetapi semenjak saat itu tidak ada lagi kabar maupun laporan resmi terkait keberadaan sapi tersebut.
"Sudah kami tanya, jadi dua sapi itu dijual dari mereka. Dan sudah sekitar tiga bulan tidak ada kabar maupun laporan resmi terkait keberadaan sapi itu,” katanya.
Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi pengelolaan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi kelompok tani desa.
Warga berharap pihak Gapoktan Milenial maupun Pemerintah Desa Selat Nasik dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
“Kami berharap pihak desa segera menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat demi menghindari dugaan negatif dan menjaga kepercayaan warga terhadap program bantuan pemerintah,” pungkas Suhanda.
"Rencananya pada Senin nanti kami akan melaporkan hal ini ke pihak kepolisian," tutupnya.***