Belitung, gerubok.com- Permasalahan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Belitung kian memprihatinkan.
Kurangnya ketegasan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta minimnya pengawasan menjadi pemicu penumpukan kendaraan yang berulang, hingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Fenomena maraknya "pengerit" sebutan bagi pembeli BBM bersubsidi yang mengisi secara berulang menjadi sorotan utama.
Modus pengisian bolak-balik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat ini diduga mampu mengumpulkan ratusan liter BBM per hari untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi.
Praktik tersebut disinyalir menjadi pemicu utama kelangkaan BBM jenis Pertalite di wilayah tersebut.
Salah satu insiden terjadi di SPBU Desa Perawas, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung ketika seorang pengendara yang mengisi Pertalite secara resmi menggunakan QR Code mendadak dituduh sebagai pengerit oleh seseorang yang diduga "pengerit".
Meski tak berujung kekerasan fisik, insiden yang beredar luas di kolom komentar postingan media ini di salah satu forum di Facebook mencerminkan tingginya keresahan warga.
Ungkapan kekecewaan masyarakat pun membanjiri Kolom komentar. Sejumlah netizen soroti peran petugas SPBU hingga lonjakan harga eceran di pasaran:
"Ngejar target benar pengerit base die bejual e mahal. Smpai2 di tuko2 urng bejual pertalite 13 rbu..." tulis akun Zora Zeeren.
"Ukan sala pengerit... tapi salah petugas pom semaje deberik. Mun uran pom dak merik tang dak ade pengerit," seru akun Vitrah menyoroti tindakan petugas SPBU.
Menanggapi carut-marut distribusi ini, warga mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memanggil pengelola SPBU, melakukan audit menyeluruh, serta menindak tegas pihak yang terbukti membiarkan praktik pengisian berulang.
"Pertamina harus tegas ke pihak SPBU yang ketahuan melayani pengerit yang bolak-balik mengisi BBM jenis Solar maupun Pertalite," ujar seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Aparat Penegak Hukum (APH) didorong untuk meningkatkan pengawasan harian di lapangan guna memastikan distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran. ***
