Belitung, gerubok com- Upaya penertiban antrean kendaraan serta dugaan praktik pengeritan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Belitung memerlukan langkah konkret yang lebih intensif dari pihak regulator dan penyalur.
Sejumlah warga menilai, salah satu celah utama yang memicu maraknya pengerit kendaraan roda dua maupun roda empat, khususnya mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah penggunaan QR code (kode QR) yang tidak valid atau ganda.
"Kalau pemerintah maupun Pertamina mau menertibkan pengerit, khususnya mobil, setiap pengurus maupun pengelola SPBU harus memprioritaskan pengerit menggunakan barcode asli. Jangan gunakan barcode KW (palsu)," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (23/9/2026).
Oleh karena itu, pengelola SPBU di seluruh wilayah Kabupaten Belitung didorong untuk memperketat verifikasi di area pengisian. Setiap kendaraan wajib menggunakan kode QR asli yang terdaftar resmi di sistem digital. Langkah ini penting agar kendaraan yang sudah mengisi BBM bersubsidi tidak dapat kembali membeli di lokasi lain pada hari yang sama.
Selain pembenahan sistem digital, transparansi pengawasan di lapangan turut menjadi perhatian masyarakat. Pemantauan pasif yang hanya mengandalkan kamera CCTV dinilai kurang efektif dalam memetakan dinamika antrean dan potensi penyimpangan.
Warga berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait dapat menerjunkan tim pengawas mandiri secara berkala untuk memantau operasional SPBU secara langsung dari pagi hingga sore hari.
"Kalau benar-benar mau turun untuk mengawasi BBM, jangan hanya lewat CCTV. Turun langsung ke lapangan dari pagi sampai sore," tegas warga tersebut.
Langkah kolaboratif ini dinilai penting agar beban pengawasan tidak hanya ditumpuk kepada pihak kepolisian, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara regulator, penyalur, dan aparat penegak hukum demi memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. ***
