gerubok.com, Belitung - Mantan Kepala Desa Selat Nasik, Maryono angkat bicara terkait pemberitaan nilai kontrak sewa lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi milik Telkomsel.
Kepada gerubok.com, Maryono mengatakan kronologi awal sewa lahan dengan kontrak Rp60 juta untuk 40 tahun tersebut.
Dalam ceritanya, pada tahun 2005 tersebut desanya belum memiliki tower sebagai sarana komunikasi untuk masyarakatnya.
Kemudian suatu ketika datanglah seseorang menemuinya, orang tersebut mengaku konsultan atau negosiator dari Telkomsel yang bernama Donni Purnawan. Kedatangannya bertujuan untuk konsultasi mencari lahan untuk pembangunan tower Telkomsel.
"Dulunya gini, zaman itukan belum ada tower di sana (Selat Nasik), zaman itukan sulit mau nelpon saja sulit. Ada konsultasi datang dari telkomsel cari lahan. Setelah diceknya di Bukit Kukong, Gunung Kik Kukong orang nyebutnya itulah pas titik koordinatnya," terangnya Minggu 8 Maret 2026.
Menilai koordinatnya sesuai, pihak negosiator tersebut mulai menanyakan status kepemilikan dari lahan tersebut.
"Tanah desa itu, kalok tanah desa tidak dapat dibuat, harus nama orang perorangan itu kata pihak konsultan. Jadi saya berpikir karena untuk kepentingan masyarakat karena waktu itu aku kepala desanya. Dan saya pun tidak disebut cerita berapa harganya, gak ada nyebut nyebut. Waktu itu," ungkapnya.
Ditanya kenapa ia sebagai Kades tanda tangan terkait kepemilikan lahan sewa tower, padahal berkas kedua lahan tersebut milik negara bukan miliknya pribadi.
"Itulah saran dari konsultan, bahwa lahan tersebut buat nama bapak (ia sendiri, red) la. Karena dak dapat kini urusan ke pemerintah desa. Ya aku berpikir mungkin kebutuhan waktu itu, mungkin kekeliruan aku di situ. Kenapa aku tidak bertahan," katanya.
Dari proses hingga penandatanganan tersebut lanjut Maryono, ia hanya menerima uang sekitar Rp 40 juta lebih saja. Hal itu dikarenakan banyaknya potongan-potongan serta biaya pengurusannya.
"Jadi itulah, setelah penandatanganan kontrak dipotong pajak 11 setengah persen, PPN, PPH ditambah biaya konsultan Rp10 juta. Jumlah itu sudah termasuk itu semua, biaya pengurusannya, surat menyuratnya segala macam," katanya. Setelah tanda tangan dikasih tahu ada potongan untuk konsultan. Dia (Donni) uang Rp 10 juta itu langsung dipotongnya sendiri, saya terima cash Rp40 juta lebih," katanya.
Ditanya kemana dan digunakan untuk apa saja uang yang ia terima lebih dari Rp 40 juta tersebut, ia menyebutkan untuk keperluan kegiatan dan pembangunan desa.
"Jadi, duit duit itu dipakailah untuk acara maras taun juga, kemudian baju klub bola biak biak muda. Berhubung waktu itu dana desa belum ada. Zaman itu sulit pada waktu aku menjabat jadi kepala desa zaman itu. Kemudian uangnya aku sisihkan untuk membuat tugu pahlawan di simpang empat," kataya.
"Waktu itu kami buat tugu pahlawan sekitar Rp 100 juta biayanya. Pembangunan tugu itu waktu itu tidak ada anggarannya. Tapi yang jelas peruntukannya untuk itulah uang uangnya. Kalau terpakai untuk aku adelah 5 ratus - 1 juta ongkos mondar mandir sana sini. Jadi jangan salah sangka, kalaupun temakan seratus atau dua ratus ribu adelah mungkin. Karena wajar aku juga ngurusnya sana sini. Kan waktu itu dana desa sulit," tambahnya.
Kemudian gerubok.com juga menanyakan terkait peresmian monumen tugu perjuangan rakyat mendanau tersebut diresmikan tahun 2004.
Kenapa bisa uang sewa lahan tahun 2005 malah digunakan untuk proyek yang sudah diresmikan pada tahun 2004.
"Jadi pembagunan tugu itu dari patung patungan minta sumbangan sana sini. Masih ada terutang dengan orang jadi ada uang itu, saya bayarlah untuk melunasi utang kemarin sisa uang pembayaran sewa lahan itu. Itu setelah acara maras taun," jawabnya.
"Aku terus terang demi Allah itu lah jumlah realnya setelah dipotong potong biaya pajak dan biaya segala macam. Waktu itu niat baik aku untuk menolong masyarakat waktu itu," tutupnya. ***