Belitung, gerubok.com – SETARA Belitung melayangkan kritik keras terhadap langkah Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, terkait pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ke Kementerian ESDM. SETARA mendesak pemerintah membuka data riil cadangan deposit timah di 36 blok yang diusulkan tersebut.
Ketua SETARA Belitung, M. Yusup, menilai narasi pemerintah saat ini masih "kosong" karena hanya menonjolkan jumlah blok dan luas wilayah tanpa transparansi kandungan mineral di dalamnya.
"Jangan berbicara kosong. Jangan hanya menyampaikan ada 36 blok tambang rakyat, tapi tidak bisa menjelaskan berapa cadangan deposit timahnya. Masyarakat butuh data nyata," ujar M. Yusup dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).
Kekhawatiran Eksploitasi dan Janji Palsu
SETARA menggarisbawahi bahwa tanpa kejelasan data deposit, janji kesejahteraan bagi masyarakat lingkar tambang menjadi tidak berdasar.
Yusup mengkhawatirkan masyarakat hanya akan dijadikan objek kebijakan tanpa jaminan hasil yang pasti.
Ada empat poin utama yang ditegaskan oleh SETARA Belitung:
- Transparansi Total: Pemerintah wajib merinci kandungan timah di setiap WPR serta metode perhitungannya.
- Stop Narasi Luasan: Luas wilayah bukan indikator kesejahteraan jika depositnya minim.
- Akurasi Data: Kebijakan tambang rakyat harus berbasis data geologis riil untuk menghindari penyesatan publik.
- Perlindungan Lingkungan: Memastikan WPR tidak menjadi celah eksploitasi baru yang merusak ekosistem.
Menuntut Keterbukaan Publik
Hingga saat ini, publik baru diinformasikan mengenai kuantitas administratif berupa 36 blok tambang. SETARA menilai ketertutupan data deposit akan menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan tersebut.
"Jika data deposit tidak dibuka, maka wajar publik mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan menikmati hasilnya. Jangan sampai masyarakat terjebak janji kesejahteraan yang tidak pasti," pungkas Yusup.***