Pada setiap 10 November, bangsa ini mengenang jasa para pahlawan, para pejuang yang menempatkan kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok. Kita menundukkan kepala, menghormati mereka yang telah rela mengorbankan nyawa demi memperjuangkan kemerdekaan.
Namun, di balik upacara dan seremoni itu, kita juga punya kewajiban untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam: apakah nilai-nilai yang diwariskan para pahlawan masih hidup dalam alam pikir dan tindakan para pemangku kepentingan hari ini?
Dalam konteks pembangunan daerah, termasuk di Belitung, tantangan moral dan etika pemerintahan tidak pernah surut. Di satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar kepada pejabat publik, bahwa mereka bertindak berdasarkan integritas, transparansi, dan profesionalitas.
Namun di sisi lain, ada fenomena yang terus berulang dari masa ke masa: godaan untuk menggunakan kewenangan publik guna memberikan jalan khusus bagi pihak-pihak tertentu, termasuk keluarga dekat, dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan proyek.
Penting untuk ditekankan, opini ini bukanlah sarana untuk menuduh atau menghakimi individu tertentu. Sebagai jurnalis dan Pimpinan Redaksi, saya berkewajiban untuk tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, yang menuntut kehati-hatian, kebenaran, dan keadilan dalam setiap tulisan. Namun kita juga memiliki kewajiban moral untuk mengkritisi fenomena sistemik, nepotisme dan konflik kepentingan yang dapat merusak sendi-sendi kepercayaan publik jika dibiarkan.
Masyarakat Belitung yang semakin kritis berhak mengetahui dan mengawasi bagaimana kekuasaan dijalankan. Pemerintah daerah pun harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan setiap proses pengadaan, penunjukan proyek, dan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip good governance. Seluruh pejabat publik wajib menyadari bahwa jabatan bukanlah warisan keluarga yang dapat dipakai sesuka hati, melainkan amanah yang lahir dari kepercayaan rakyat.
Para pahlawan mengajarkan bahwa perjuangan tertinggi bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan diri sendiri melawan godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Integritas bukan sekadar kata, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Momentum Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan bahwa kehormatan jabatan tidak terletak pada seberapa besar kekuasaan atau proyek yang dikuasai, melainkan pada seberapa besar kesejahteraan yang mampu diberikan kepada rakyat. Kita tidak membutuhkan pahlawan baru yang lahir dari citra dan pencitraan; kita membutuhkan pemimpin yang jujur, berani, dan sadar bahwa rakyat selalu mengawasi.***
"Selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Pada hari penuh makna ini, kami di gerubok.com mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan segalanya demi Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Semoga nilai perjuangan, integritas, dan keberanian mereka terus menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menjalankan amanah jabatan dan kekuasaan di daerah. Mari kita bersama menjaga kejujuran, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat, karena itulah semangat sejati kepahlawanan.”